Penghargaan IPDN untuk Megawati

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penghargaan IPDN untuk Megawati "Jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif, yang malah membuat jarak dengan rakyat." - Megawati Soekarnoputri

"Ini gelar doktor honoris causa  yang pertama mengenai tata pemerintahan yang diberikan oleh IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) kepada ibu Megawati," kalimat itu meluncur dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai para wartawan usai menghadiri proses sidang senat terbuka IPDN penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri di kampus IPDN, Kamis (8/3). 

Menurut Tjahjo, banyak pemikiran Megawati, terutama saat menjadi Presiden yang kini telah dijalankan jadi kebijakan negara, di antaranya otonomi daerah dan desentralisasi. Sejak lama Megawati juga menaruh perhatian kepada perkembangan IPDN, sehingga di era Presiden Jokowi sekarang, kampus IPDN ditetapkan sebagai kampus pelopor dan penggerak  revolusi mental. 

"Apalagi yang mendirikan IPDN, melahirkan IPDN itu adalah Bung Karno," katanya.

Bung Karno, lanjut Tjahjo, sebagai bapak pendiri bangsa, sejak dulu telah memikirkan bagaimana membangun sebuah sistem dan aparatur pemerintahan yang terpadu. Aparatur yang memahami mengenai tata kelola pemerintahaan. Dan, di era Megawati jadi Presiden, desentralisasi dengan otonomi daerahnya diperkuat.

Sementara itu, mengenai politik pembangunan yang disinggung Megawati dalam orasi ilmiahnya, menurut Tjahjo, dalam lingkup kampus IPDN, sudah diterapkan. Para praja IPDN sekarang didorong untuk berpikir dan punya konsepsi. Dengan konsepsi, setidaknya akan lahir pemikiran dan perencanaan, misalnya bagaimana merencanakan sesuatu.

"Jadi  jangan berfikir 10 tahun, ini berfikir minimal 100 tahun. Jadi pembangunan semesta berencana jangka panjang yang selalu dihimbau oleh Ibu Mega bahwa seluruh praja IPDN yang tersebar di semua Indonesia, mulai sekertaris kecamatan sampai ada yang gubernur, saya kira itulah yang harus membangun konsep tata kelola pemerintahan dengan perencanaan program jangka panjang," katanya. 

Tjahjo mengomentari peran politik perempuan yang tadi sempat disinggung Megawati dalam orasi ilmiahnya. Kata dia,  UU sudah menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

"Siapa pun warga negara yang bisa dan mampu mulai jadi presiden sampai kepala desa atau jadi guru atau jadi ibu rumah tangga atau wartawan semua sama. Tidak ada diskriminasi tapi masih ada pola fikir ditengah masyarakat Indonesia bahwa wanita itu orang belakang, tunduk pada suami. Itu secara keluarga beliau tidak ingin campur tangan tapi sebagai bangsa kan semua punya hak yang sama," tutur Tjahjo.

Menurut Tjahjo, Megawati sangat menaruh perhatian serius pada peningkatan peran perempuan, terutama dalam politik. OIeh karena itu, ketika ada diskriminasi, Megawati sangat sedih. Terlebih, Megawati sudah banyak makan asam garam dalam dunia politik. 

"Beliau pernah jadi orang nomor 1 di negara ini, ketua umum partai terlama. Dari bawah beliau yang tadinya dihujat, bisa jadi presiden," katanya.

Pidato Megawati

Prosesi pemberian gelar doktor kehormatan kepada Megawati dilakukan di Balairung Rudini, melalui sidang senat terbuka. Di hadapan sidang senat, Megawati memberikan orasi ilmiah tentang arah dan tujuan politik dibentuknya pemerintah Negara Indonesia. Kata dia, arah politik, adalah hal inti dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah. Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. 

"Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," kata Megawati.

Sementara itu tujuan politik dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, kata dia, secara tegas telah diguratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Artinya, pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus diwujudkan.  

"Alinea tersebut merupakan pancang bagi demokrasi Indonesia, yang disebut dengan demokrasi Pancasila," ujarnya.

Menurut Mega, demokrasi Pancasila, adalah demokrasi yang tidak memisahkan antara politik dan ekonomi. Demokrasi yang berbeda dengan demokrasi liberal, yang lebih menonjolkan individualisme. Dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan berdasarkan dalih suara mayoritas. Sementara dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil berdasar musyawarah mufakat, dengan bersarikan azas gotong royong dan kekeluargaan.  

"Pancasila dan UUD 1945 juga tidak menghendaki suatu model pemerintahan teknokratis, yaitu  pemerintahan yang cenderung abai terhadap dialektika dalam menyelesaikan persoalan," katanya.

Pola pikir pemerintahan teknokratis, bersifat monokausal, hanya memperhitungkan satu faktor. Kebijakannya pun tidak komprehensif.  Bahkan acapkali tidak mempertimbangkan dampak dari keputusan. Pemerintahan teknokratis lebih mempertimbangkan sisi pragmatis, yang menempatkan kepentingan modal kapital di atas realitas sosial. Tentu saja, model pemerintahan seperti ini bertentangan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. 

"Di berbagai kesempatan, saya selalu sampaikan, jangan membuat keputusan politik yang hanya mempertimbangkan teknis administratif, yang malah membuat jarak dengan rakyat," katanya.

Mega pun mengingatkan, jangan hanya menghitung untung rugi dari sisi budget sesaat. Keputusan politik tidak boleh diambil hanya  sekedar mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka. Ia contohkan,  saat ini dirinya sedang memperjuangkan nasib para peneliti madya Indonesia. Sekarang, telah terbit aturan menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti, dari usia 65 tahun, menjadi 60 tahun. Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti. Dari awal ia  telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara. Artinya, reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana aparatus yang harus dipangkas, mana yang harus dipertahankan dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan. Menurut pandangannya,  tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali.

"Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun Science Based Policy," katanya. 

Megawati menambahkan, reformasi birokrasi juga berkaitan dengan upaya membangun tatanan pemerintahan yang tidak sentralistik. Pada saat dirinya jadi presiden, diputuskan untuk menjalankan politik desentralisasi, yaitu dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi kata dia,  desentralisasi yang ditandai dengan dijalankannya sistem otonomi daerah harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi Pancasila. 

"Otonomi daerah yang saya maksud adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan rakyat kepada pemerintah," ujarnya. 

Menutut Megawati, politik desentralisasi dalam bingkai NKRI sebenarnya telah dirintis oleh Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno. Menurut Bung Karno,  suatu wilayah dapat dinyatakan mampu melaksanakan otonomi daerah jika telah memenuhi syarat, terutama tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai. Lalu syarat tersedianya biaya untuk anggaran belanja. Serta organisasi eksekutif daerah dan legislatif daerah yang telah tertata. Kesemuanya itu harus dipersiapkan dengan matang dan didukung penuh oleh pemerintah pusat. Sehingga, ada pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Termasuk perimbangan keuangan antara  pusat dan daerah.

Selain itu, yang tak kalah penting kata Megawati, arah politik pemerintahan yang disusun sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kata Megawati, perlu dipikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN. Dalam pandangannya, GBHN adalah pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. GBHN merupakan Kebijaksanaan Umum Penyelenggaraan Negara Indonesia. Turunannya adalah Garis-Garis Besar Pembangunan, berupa blueprint rencana pembangunan nasional.  Rencana pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, terarah. Serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tapi kemudian, UUD 1945 diamanden. Amandemen konstitusi ini, telah mengakibatkan perubahan terhadap sistem ketata-negara-an Indonesia. Pada saat dirinya menjadi Presiden, diputuskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan pemilihan itu dimulai pada Pemilu 2004. Sejak saat itu, Presiden bukan lagi mandataris MPR. Menurut Mega perlu dikaji kembali, apakah dengan amandemen tersebut, berarti pula Indonesia tidak dapat lagi memiliki GBHN? 

"Republik ini membutuhkan sumbangsih pemikiran dari para pakar ilmu tata negara, termasuk dari IPDN, akan dibawa ke mana bangsa ini jika tidak memiliki haluan negara?" Katanya. 

Saat dirinya  menjadi Presiden,  lanjut Mega, ia adalah Presiden Mandataris MPR. Tapi di sisi lain, amandemen konstitusi mencabut wewenang MPR untuk menetapkan GBHN. Tetapi, ia ketika itu berjuang keras agar Indonesia tetap memiliki blueprint rencana pembangunan. Karena ia meyakini langkah politik konkret menjaga NKRI dan Pancasila melalui politik pembangunan. Politik pembangunan yang perlu dirumuskan mengintegrasikan antar kota-kabupaten, provinsi, pulau, serta mengikat kuat pemerintah pusat dan daerah. 

"Silakan saudara-saudara pelajari kembali dokumen politik pembangunan pada era pemerintahan saya, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," ujarnya.

Dalam pandangannya, politik pemerintahan yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat serta merta dijalankan tanpa politik legislasi. Ia pun mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. Jadi,  seluruh program pembangunan pun harus jelas dasar dan payung hukumnya. Dan hal tersebut harus diatur dalam undang-undang terkait rencana pembangunan nasional. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar dari politik anggaran untuk membiayai pembangunan. Politik anggaran yang akan diputuskan  kembali harus melalui politik legislasi, lewat  UU APBN. Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang elementer, yang seharusnya dipahami oleh  seluruh eksekutif dan jajarannya, serta oleh legislatif di semua tingkatan. 

"Jadi, visi misi pembangunan yang merupakan upaya pembumian dari Pancasila pun, hanya dapat dijalankan jika dijabarkan, dirumuskan, serta diputuskan  di dalam UU rencana pembangunan nasional," kata Mega.

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...