News Law

Apresiasi DPR dan kesedihan KPK terkait putusan MK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Apresiasi DPR dan kesedihan KPK terkait putusan MK

Anggota Pansus Angket KPK DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek Hak Angket DPR. Putusan tersebut dinilai memiliki semangat kebangsaan dalam menciptakan tata negara yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Arteria menegaskan bahwa KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Alhasil, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang KPK adalah konstitusional. Sehingga, Hak Angket KPK oleh DPR adalah sah sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

“Sejak awal, KPK itu rumpun eksekutif, pembantu presiden di bidang penegakan hukum seperti polisi dan jaksa. Demi hukum, KPK jadi obyek hak angket,” ujarnya usai pembacaan amar Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 di Jakarta, Kamis (08/02/2018).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menuturkan bahwa Hak Angket adalah kewenangan konstitusional DPR semenjak pemberlakuan UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 plus hasil-hasil amandemennya seperti saat ini. Hak itu, ia menambahkan, melekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Menrutnya, KPK membutuhkan check and balances melalui pengawasan yang dilakukan DPR supaya mampu bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Selama ini kerja Pansus Angket KPK selalu taat hukum dan taat asas. Tidak ada satupun kinerja Pansus yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum. Putusan MK ini juga memiliki nuansa kebangsaan,” tutup

Memperkuat KPK

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Arteria juga menjelaskan bahwa masyarakat jangan terjebak pada penggiringan opini yang tidak benar mengenai Pansus Angket KPK yang hanya ingin melemahkan KPK. Hal tersebut sangat tidak mendasar, padahal dibentuknya Pansus Angket KPK adalah bertujuan untuk memperkuat KPK.

Arteria menjelaskan bahwa Pansus Angket KPK bukan mencari kesalahan-kesalahan KPK, tapi justru bertekad untuk memperkuat KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi.

“Hak Angket KPK bukan mencari kesalahan KPK. Hak Angket tidak semata-mata interpelasi. Kita buktikan di Pansus KPK bahwa kita ingin memperkuat KPK, penyempurnaan terhadap kinerja dan sistem KPK. KPK harus lebih baik lagi. Sebagaimana yang diharapkan DPR,” terang Arteria.

Setelah dinyatakan sah dan konstitutional oleh MK, Arteria menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Kerja akhir dari Pansus Angket KPK pun akan membuka semua kejanggalan dan persoalan dalam kerja kerja KPK yang nantinya akan dibacakan dalam Rapat Paripurna, 14 Februari mendatang.

“Terkait putusan ini, DPR meyerahkan sepenuhnya pada rakyat. Apakah KPK mau hadir untuk klarifikasi terhadap penyimpangan yang DPR temukan. Kami tak ingin gaduh. Mudah-mudahan KPK bisa lebih baik bermodal temuan dan rekomendasi kami. Sehingga KPK bisa berubah dan menjadi lebih kuat,” jelas politisi F-PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, MK memutuskan KPK dapat menjadi obyek Hak Angket DPR sebagaimana tertulis dalam Pasal 79 Ayat 3 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). KPK dianggap masuk dalam klasifikasi lembaga penunjang di bidang eksekutif seperti halnya Polri dan Kejaksaan RI yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga keberadaan Pansus Angket KPK sah berdasarkan UUD 1945.

Kesedihan KPK

Menanggapi permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Setiadi, mengaku sedih dengan putusan MK tersebut.

"Saya belum bisa komen, tapi komen satu kata saja. Sedih," kata Setiadi kepada wartawan.

Namun, Setiadi enggan menjabarkan lebih lanjut alasan ia sedih atas putusan ini. Saat ditanya apakah merasa putusan tersebut tidak adil, Setiadi juga enggan menjawab dengan lugas.

"Saya enggak ngomong begitu loh ya, yang jelas sedih saja," kata dia.

Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif.

Dalam putusan ini, ada empat hakim yang menyatakan disssenting opinion atau perbedaan pendapat. Mereka adalah Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo.

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...