News Law

Pro-kontra pengumuman calon kepala daerah korup

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Pro-kontra pengumuman calon kepala daerah korup

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat dugaan kasus korupsi harus merupakan kesepakatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah dengan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu.

"Ya memang di satu sisi ada pandangan KPK, di sisi lain ada pandangan Pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam (Wiranto) untuk menjaga stabilitas dan menjaga proses," katanya di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

Kesepakatan tersebut bukan berarti Kalla tidak mendukung terhadap upaya penegakan hukum kepada terduga pelaku korupsi di daerah. Namun, hal itu untuk menjaga kondisi stabilitas politik di daerah di tengah pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018.

Koordinasi antara KPK dengan Kemenkopolhukam terkait pengumuman nama-nama calon kepala daerah tersangka tersebut dapat dilakukan di masa tahapan yang sekiranya tidak berimbas pada terganggunya pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

"Ini dua pandangan yang tentu harus disepakati. Mungkin waktu nanti sudah mulai kampanye, tidak boleh lagi. Aturannya tentu ada di KPU, tetapi ini masalah yang nanti dibicarakan di KPK," tambah Wapres.

Polemik terkait rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah muncul setelah Ketua KPK Agus Raharjo mengancam akan mengumumkan identitas calon kepala daerah korup.

Menanggapi "gertakan" KPK tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta KPK untuk mempertimbangkan pengumuman tersebut mengingat tahapan pelaksanaan pilkada pada 27 Juni mendatang.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/03).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan bahwa permintaan penundaan itu dimaksudkan supaya tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

"Risiko dengan dia dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK, berpengaruh pada perolehan suara. Itu pasti akan berpengaruh terhadap pencalonannya," terang Wiranto.

Menko Polhukam menambahkan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh Lembaga Antirasuah itu, juga dapat berimbas ke ranah politik.

"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak.

"Jadi, tidak berlebihan permintaan dari penyelenggara pemilu, yaitu tunda dahulu ini. Nanti, setelah (Pilkada 2018) itu silakan dilanjutkan (proses hukumnya)," kata Wiranto.

Akan tetapi, sejumlah elemen masyarakat berharap KPK tidak tebang pilih terkait korupsi. “Karena, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 3 secara jelas disebutkan, KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun,” kata Wakil Ketua ACTA (Advokat Cinta Tanah Air), Ali Lubis di Jakarta, Selasa (13/03/2018).

Menurut Ali, Menkopolhukam Wiranto sangat tidak pantas memberikan imbauan kepada KPK terkait tugas dan wewenangnya. Justru KPK selaku lembaga Penegak Hukum yang didukung penuh oleh rakyat sudah sepatutnya melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia khususnya dalam hal ini untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dari korupsi di pilkada yang akan datang.

“Terlebih tugas pokok KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Ali mengaku sangat yakin kalau KPK dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Artinya, KPK bekerja berdasarkan proses hukum dan aturan perundang-undagan yang berlaku. Oleh Karena itu, kami dari ACTA, mendukung penuh KPK untuk mengumumkan serta membongkar kasus calon kepala daerah yang akan dijadikan tersangka sebab tidak ada satupun pasal di dalam undang-undang yang mengatakan kalau calon kepala daerah tidak akan diproses secara hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Ma'ruf Amin bukan sosok intoleran
PKB kritik pilihan cawapres Prabowo tak dengarkan aspirasi umat muslim
Budget traveling yang sehat untuk generasi milenial
Siap menang Pilpres, Koalisi Indonesia Kerja latih para jubir kampanye
Sri tegaskan kondisi rupiah berbeda dari lira
Prabowo-Sandi kantongi nama-nama tim pemenangan
Koalisi bekali jubir materi keberhasilan Jokowi
Prabowo sebut lebih baik terjun daripada disuntik
Koalisi Jokowi kerahkan 225 jubir
Melewatkan sarapan untuk diet adalah salah besar
Kapan gempa susulan di Lombok berakhir?
Fetching news ...