News Law

KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/07/2018) malam.

Menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, KPK kini tengah memburu orang kepercayaannya, yakni Umar Ritonga (UMR).

"Terhadap UMR yang saat ini masih going somewhere agar segera menyerahkan diri ke KPK. Pihak-pihak yang mengetahui keberadaan UMR dapat menghubungi telepon Kantor KPK di nomor 021-25578300," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Rabu (18/07/2018) malam.

Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu sudah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2018.

Umar Ritonga adalah tangan kanan Pangonal Harahap yang melarikan diri saat akan diamankan tim KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Selasa, 17 Juli 2018.

Umar ditugaskan oleh Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap untuk mengambil cek senilai Rp576 juta dari petugas BPD Sumatera Utara berinisial H. Cek itu berasal dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra.

"Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," tambah Saut.

Saat itu kondsi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR. UMR diduga berpindah-pindah tempat, sempat pergi ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa di sekitar lokasi. Tim memutuskan untuk mencari pihak lain yang juga diamankan dalam kasus ini.

"Sekali lagi, KPK mengingatkan pada seluruh kepala daerah dan penyelenggara negara agar menghentikan perbuatan korupsi dan kepada pihak penguasa agar melakukan usaha secara sehat dan bersih, serta menetapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam korporasinya," ungkap Saut.

Sementara itu, pihak perbankan, dalam kasus ini pegawai dari BPD Sumut, diminta menerapkan prinsip integritas dan Customer Due Diligence (CDD) yang jauh lebih ketat di internal masing-masing, supaya modus serupa yang bekerja sama dengan pihak perbankan tidak perlu terjadi lagi.

"Uang masih di tangan UMR jadi ketika tim mencoba menghentikan mobil yang dikendarai UMR, pihak yang mengendarai mobil langsung melarikan diri dan hampir menabrak pegawai KPK, uang dalam kresek hitam masih di sana," tambah Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, menurut Febri, barang bukti yang diamankan yang terkonfirmasi adalah bukti penarikan uang dan mengamankan pihak pegawai bank yang ada di sana. Sertas bukti-bukti lain yang tidak meragukan KPK bahwa ada transaksi dengan modus seperti itu terjadi di Labuhanbatu.

Pasal yang disangkakan pihak pemberi Effendy Sahputra adalah pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

OTT bupati Labuhanbatu

Secara keseluruhan, KPK telah mengamankan total 6 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan kabupaten Labuhanbatu. Sebanyak 2 orang diamankan di bandara dan 4 orang diamankan di Labuhanbatu.

Keenam orang tersebut adalah Pangonal Harahap (PHH) selaku Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2021; Effendy Sahputra (ES) selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi; H. Thamrin Ritonga (HTR) dari pihak swasta; Khairu Pakhri (KP) sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Labuhanbatu; pegawai BPD Sumut berinisial H serta ajudan berinsial E.

Sebelum penggerebekan, pada Selasa, 17 Juli KPK mengidentifikasi adanya penerimaan uang dari Effendy, swasta kepada Pangonal melalui beberapa pihak sebagai perantara.

“ES terindikasi mengeluarkan cek senilai Rp576 juta. Pada Selasa sore, ES menghubungi H untuk mencairkan cek dan menitipkan uang tersebut kepada H untuk diambil oleh UMR, pihak swasta," kata Saut Situmorang.

Pada Selasa (17/7) sesuai perintah ES, UMR menuju BPD Sumut. Sebelumnya yang bersangkutan menghubungi AT (orang kepercayaan ES) untuk bertemu di BPD Sumut dengan modus menitipkan uang yang sudah disepakati sebelumnya.

"Setelah AT melakukan penarikan sebesar Rp576 juta, kemudian sebesar Rp16 juta diambil untuk dirinya sendIri dan Rp61 juta ditransfer ke ES, serta Rp500 juta dalam tas kresek dititipkan pada petugas bank dan kemudian pergi meninggalkan bank," ungkap Saut.

Sekitar pukul 18.15 WIB, Umar kemudian datang ke bank dan mengambil uang Rp500 juta tersebut pada petugas bank, dan membawa keluar dari bank.

"Namun UMR tidak kooperatif. Di luar bank tim menghadap UMR untuk memperlihatkan tanda pengenal KPK. UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," tambah Saut.

Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR. Sekitar pukul 19.29 WIB tim mengamankan sejumlah pihak mulai dari HTR di kediamannya di Labuhanbatu. Berikutnya pada 19.57 WIB mengamankan H di BPD Sumut. Pukul 22.54 WIB tim mengamankan KP di kediamannya di Labuhanbatu

Di Jakarta, secara pararel tim mengamankan Pangonal bersama ajudan sekitar pukul 20.22 WIB di Bandara Soekarno-Hatta

Terhadap 4 orang yang diamankan di Labuhanbatu pada 17-18 Juli 2018, tim KPK melakukan pemeriksaan awal di Polres Labuhanbatu. Sedangkan Pangonal dan ajudannya setelah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibawa ke gedung KPK sekitar pukul 21.30 WIB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga saat ini, Pangonal masih diperiksa petugas KPK di gedung KPK, Effendy masih berada di Polres Labuhanbatu sedangkan Umar masih buron.

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...