Keyakinan Novanto bakal kembali bebas dari jerat KPK

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Keyakinan Novanto bakal kembali bebas dari jerat KPK

Terkait kasus hukum yang tengah membelit Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Mahkamah Kehormatan Dewan/KD mengunjungi KPK guna memeriksa Setya Novanto.

Menanggapi kunjungan MKD ke KPK guna memeriksa Setya Novanto, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan pertemuan itu akan bermakna untuk mengetahui pandangan dari Novanto tentang apa yang dihadapinya saat ini.

“Dan MKD juga perlu mendalami soal-soal lain,” kata Fahri di Jakarta Kamis (30/11/2017).

Pasalnya, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, MKD adalah lembaga yang melihat persoalan tidak saja dalam perspektif hukum yang belum selesai, tapi juga perspektif etika.

“Misalnya apakah Setya Novanto mendapatkan tekanan-tekanan dan negosiasi oleh elit politik atau penegakan hukum tertentu. Sebaiknya itu didalami juga,” ujar Fahri.

Fahri yakin Novanto menang praperadilan

Menurutnya, kasus yang membelit Novanto itu kental aroma politik, ketimbang kasus hukumnya. Oleh sebab itu, dia yakin Novanto bakal kembali bebas dari jeratan KPK lewat gugatan praperadilan.

“Kalau hukumnya, sekali lagi saya melihat tidak terlalu kuat karena konstruksinya lemah dan sudah terbukti dibebaskan oleh praperadilan lalu. Dan kemungkinan akan bebas di praperadilan yang akan datang,” katanya lagi.

Oleh karena itu, Fahri berharap hasil pemeriksaan MKD terhadap Novanto di gedung KPK itu mampu mengungkap nuansa politik di balik penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus e-KTP tersebut.

“MKD dalam hal ini harus mengungkap motif politik dibalik kasus ini, meskipun mereka adalah lembaga peradilan etik,” ungkap lagi.

MKD, kata Fahti, dapat menemukan hal-hal yang sifatnya bukan hukum, yang kemudian temuan-temuan itu bisa dijadikan kesimpulan lebih lanjut bagaimana dalam perspektif menjaga kehormatan DPR.

“Temuan MKD itu menjadi pertimbangan dalam kita mengambil keputusan ke depan, setelah kemudian MKD membuat kesimpulan tentang temuan yang ada, untuk kemudian diambil keputusan bersama tentang apa yang terjadi,” pungkasnya. 

Pemerintah tolak lindungi Novanto

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menolak permohonan tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, Ketua DPR Setya Novanto, untuk mendapat perlindungan hukum.

"Memang Setya Novanto membuat surat kepada Kejaksaan Agung, tapi saya ingin sampaikan Jaksa Agung dan Kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan," katanya di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Ia menegaskan bahwa kejaksaan tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Kejaksaan, ia melanjutkan, berasumsi para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki bukti untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara itu dan menahannya.

"Jadi kalau minta perlindungan kejaksaan, sekali lagi kita tidak punya kapasitas seperti itu," tandasnya.

Mengenai langkah Setya Novanto yang mengajukan permohonan praperadilan kembali, Prasetyo menegaskan persoalan itu bukan wilayah kejaksaan karena yang menangani perkara itu adalah KPK. 

"Jadi yang dituntut kan KPK," katanya.

Pada Senin dinihari, saat akan masuk ke Rutan KPK, Setya Novanto mengatakan dia sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden, Kepala Polri, dan Kejaksaan Agung.

Presiden Joko Widodo mengingatkan Setya Novanto supaya mengikuti aturan setelah KPK menahan dia sebagai tersangka kasus korupsi KTP-Elektronik.

Desakan mundur dari Golkar

Sejumlah politisi senior Partai Golkar merespons positif usulan beberapa DPD I menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-e).

Dukungan itu antara lain disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, mantan Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja, dan politikus senior Golkar Hajriyanto Y Tohari, saat menjadi pembicara dalam seminar Hari Ulang Tahun ke-80 Jusuf Wanandi, di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis.

"Kita juga punya pendapat bahwa dampak kepada partai, juga akan berdampak akan terus tergerus elektabilitas partai, ya sebaiknya kita lakukan saja sesegera mungkin persiapan untuk penyusunan atau pemilihan kepemimimpinan yang baru. Sesegera mungkin. Ya paling tidak tetap pada tahun ini," kata Akbar Tanjung.

Akbar mengatakan, saat ini meskipun sudah ada putusan rapat pleno nyatanya DPD I Partai Golkar sudah menyampaikan beberpa pendapat mengenai pentingnya segera dilakukan Munaslub. Akbar juga mengaku dihubungi beberapa DPD I yang mendorong pergantian ketua umum. 

Akbar mengatakan, kalau memang DPD I memiliki keyakinan memiliki jalan yang terbaik, sebaiknya segera saja mengambil inisiatif mengundang teman-teman DPD I yang lain. Mereka harus bisa meyakinkan DPD I lainnya bahwa Munaslub adalah langkah terbaik dari Partai Golkar.

"Terutama pemimpin-pemimpin partai yang ada di Jawa ini yang punya basis politik yang kuat. DPD Partai Golkar Jatim, Jabar, Banten, DKI Jakarta, dan lainnya, kalau memang sudah sepakat mereka yang ambil inisiatif undang teman-temannya dari DPD di luar Jawa untuk sama-sama mempunyai sikap yang sama sekaligus menyusun langkah untuk kegiatan munaslub," ujarnya.

Sementara itu, Sarwono Kusumaatmadja mengungkapkan, sebagai senior Golkar, dirinya ingin Golkar mengalami revitalisasi. Tapi, itu semua akan sangat bergantung pada generasi muda yang sekarang ada di Golkar. 

Adapun Hajriyanto menawarkan beberapa hal sebagai solusi untuk penyelamatan Partai Golkar. Pertama, kata dia, Partai Golkar perlu overhaul kepemimpinan.

"Turun mesin, menampilkan Partai Golkar yang baru, lebih muda, lebih fresh," katanya.

Kedua, kata dia, Partai Golkar harus kembali ke jatidirinya sebagai partai pembangunan. Sekarang momentum paling tepat, yakni dengan mendorong kepemimpinan baru.

Sementara itu, Nusron Wahid mengatakan sebenarnya jika alasannya menyelamatkan partai Golkar memang harus segera dilakukan Munaslub. Artinya, ada praperadilan atau tidak ada praperadilan, kalah atau menang praperadilan, tetap harus ada pergantian kepemimpinan.

Menangani kesehatan warga Agats hingga tuntas
Menangkap peluang investasi di mata uang digital Ripple
Target BMW salip penjualan Mercedez-Benz
Impor beras: “cerdik” tapi sadis!
Peresmian layanan pengaduan masyarakat program PKH
Fetching news ...