Tak pantas warga negara Indonesia merasa inferior terhadap asing

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tak pantas warga negara Indonesia merasa inferior terhadap asing " Jangan lagi ada yang merasa inferior dan apalagi merasa sebagai negara kecil." - Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan segala keunggulan dan daya saingnya. Oleh karena itu, tak pantas bagi setiap warga negara merasa inferior di hadapan negara-negara lain.

"Kita ini sudah masuk negara G-20, artinya kita ini masuk ke golongan negara besar. Jangan lagi ada yang merasa inferior dan apalagi merasa sebagai negara kecil," kata Presiden dalam acara pembukaan rapat kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2018).

Sambil menadahkan tangannya untuk memberi contoh, Presiden meminta Indonesia tidak lagi menadahkan tangan untuk menjadi negara penadah bantuan. Sebagai negara besar yang kaya sumber daya manusia dan alam, sudah seharusnya bagi Indonesia memulai untuk banyak memberikan bantuan bagi negara lain.

"Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu dan seluruh Menteri agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan. Kita ini seharusnya membantu, harus dibalik," tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa masih banyak pihak dan diplomat yang masih merasa bahwa Indonesia bukan negara besar. Maka itu, sekali lagi ia meminta para diplomat mulai mengubah pola pikir dan menunjukkan perilaku bahwa Indonesia adalah negara besar.

"Untuk menunjukkan itu ya kita harus merasa besar. Kalau kita merasa inferior seperti itu bagaimana kalau kita mau gagah datang ke sebuah summit," ucapnya.

Diplomat harus visioner

Menurut Jokowi ketidakpastian dan dinamika global sebagaimana terjadi belakangan ini semakin menambah tantangan yang harus dihadapi para diplomat.

“Sebut saja perang dan konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi salah satu di antara daftar tantangan tersebut. Hal itu belum ditambah dengan fakta bahwa negara-negara saling bersaing dalam bidang ekonomi. Akibatnya, kebijakan proteksionis semakin mudah untuk ditemui,” katanya.

Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan, inilah zaman tempat kita hidup. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dengan penuh kebanggaan oleh para diplomat Indonesia.

"Inilah kehidupan dunia kita sekarang ini. Inilah tantangan kita, saudara-saudara, yang harus kita hadapi. Tantangan diplomat, terutama diplomat-diplomat kita," katanya.

Di kancah internasional, para diplomat memang dituntut untuk aktif menjalankan diplomasi perdamaian. Namun, tak kalah pentingnya, Presiden menyebut bahwa 260 juta rakyat Indonesia juga berharap para diplomat mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

"Oleh karena itu, pendekatan baru diplomasi kita harus selalu terus kita sesuaikan sesuai dengan tantangan zaman yang ada," tuturnya.

Dalam memberikan pelayanan bagi warga negara Indonesia dan berhubungan dengan negara lainnya, Kepala Negara mengharapkan para diplomat mampu menjalankan diplomasi yang cepat, responsif, dan tanggap. Selain itu, para diplomat juga hendaknya selalu berpihak pada perlindungan warga negara yang berada di negara lain.

"Diplomasi yang berpihak pada perlindungan warganya di luar negeri, diplomasi yang tidak akan mundur seinci pun untuk membela kedaulatan negaranya, serta diplomasi yang dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia," kata Presiden..

Demikian halnya dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada warga negara saat ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang mutlak diperlukan.

"Memang zamannya sudah seperti ini. Zaman yang membutuhkan kita cepat respons dan tanggap dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada," tegas Jokowi. 

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. 

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...