Cadangan beras yang minus memprihatinkan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Cadangan beras yang minus memprihatinkan "Problemnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan." - Viva Yoga Mauladi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengaku prihatin terhadap kondisi Bulog yang seolah dijadikan sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Cadangan beras pemerintah minus, tetapi Bulog dibuat tidak berdaya untuk menyerap gabah atau beras petani.

“Oleh Pemerintah, Bulog dibuat tidak berdaya, dan dijadikan sebagai sapi perah untuk program-program pencitraan pemerintah. Sangat memprihatinkan,” ujar Yoga, begitu ia biasa disapa, di sela-sela RDP (rapat dengar pendapat) Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Yoga menjelaskan, berdasarkan paparan Dirut Bulog dalam RDP tersebut bahwa per 12 Maret 2018 cadangan beras pemerintah minus 27.888 ton. Dengan kata lain, pemerintah utang beras Bulog yang stoknya sebesar 642.612 ton. Padahal, sempat dikatakan Menteri Pertanian, bahwa Indonesia surplus beras. Yoga mempertanyakan, di mana letak beras tersebut; apakah masih tersebar di petani dan masyarakat, pedagang atau pengusaha beras, atau di Bulog?

“Ini sangat parah, masa cadangan beras pemerintah tidak ada. Idealnya cadangan beras pemerintah diputuskan dalam pembahasan RAPBN. Jika dikatakan Menteri Pertanian bahwa Indonesia surplus beras. Lalu pertanyaannya, beras tersebut posisinya ada di mana. Saya melihat Bulog dihadapkan pada posisi yang serba salah. Bulog tidak punya kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah petani. Mengingat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah kepada Bulog dalam membeli beras petani jauh lebih rendah dari harga dipasaran,” paparnya.

Sebagai informasi, lanjut politisi Fraksi PAN ini, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2015, HPP bagi Bulog dalam membeli gabah kering panen adalah sebesar Rp3700 per kilogramnya, gabah kering giling Rp 4600, sedangkan harga beras medium sebesar Rp 7300. Harga tersebut jauh di bawah harga pasaran. Hal itu membuat petani atau masyarakat lebih memilih menjual ke pasaran dibanding ke Bulog. Sehingga, dikatakan Yoga, Bulog tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyerapan gabah atau beras, sementara pemerintah pun belum mau merevisi HPP.

“Dengan kata lain, problemnya adalah kemampuan Bulog dalam menyerap gabah petani tidak dilindungi oleh peraturan, karena situasi dan kondisi di lapangan yang menyebabkan Bulog kesulitan dalam melakukan penyerapan. Hal tersebutlah yang membuat cadangan beras pemerintah minus. Ini sangat memprihatinkan. Ini situasi darurat pangan. Kasihan, Bulog dibuat tidak berdaya,” tegas Yoga.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR mendesak pemerintah segera mencari upaya preventif dan solutif dalam mengatasi permasalahan itu. Terlebih lagi, dalam waktu beberapa bulan lagi, akan masuk bulan Ramadhan yang biasanya kebutuhan atau permintaan beras atau pangan pun akan semakin meningkat. Selain itu, Komisi IV DPR juga mendesak pembentukan Lembaga Pangan Nasional sesuai dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

 

Jangan khianati nenek moyang yang hadirkan kedamaian di bumi pertiwi
Rupiah masih terseok di atas Rp14.600
Cari istri perawan? di sini tempatnya
Sunan Kalijaga janji tak akan sebar hoaks demi menangkan Jokowi
Ma'ruf Amin bukan sosok intoleran
PKB kritik pilihan cawapres Prabowo tak dengarkan aspirasi umat muslim
Budget traveling yang sehat untuk generasi milenial
Siap menang Pilpres, Koalisi Indonesia Kerja latih para jubir kampanye
Sri tegaskan kondisi rupiah berbeda dari lira
Prabowo-Sandi kantongi nama-nama tim pemenangan
Koalisi bekali jubir materi keberhasilan Jokowi
Prabowo sebut lebih baik terjun daripada disuntik
Koalisi Jokowi kerahkan 225 jubir
Melewatkan sarapan untuk diet adalah salah besar
Kapan gempa susulan di Lombok berakhir?
Fetching news ...