Panggil Kepala Daerah, kubu Jokowi nilai Bawaslu berlebihan

REPORTED BY: Insan Praditya

Panggil Kepala Daerah, kubu Jokowi nilai Bawaslu berlebihan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Johnny G Plate

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate mengatakan Bawaslu terlalu khawatir kepada kepala daerah yang deklarasi mendukung Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf tidak akan mempengaruhi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Itu kekhawatiran berlebihan, kalau ASN sudah diatur oleh Undang-undang dan para Bupati dan kepala daerah paham aturannya, yang kedua ga usah buang buang waktu lah, periksa dulu apakah benar? hanya berpotensi saja ya nggak perlu lah, periksa aturan saja," kata Johnny saat ditemui wartawan, Selasa (16/10/2018).

Johnny mempersilahkan Bawaslu memanggil para kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Namun, Ia menyarankan lebih baik Bawaslu memanggil Tim Kampanye Nasional atau Tim Kampanye Daerah supaya tugas-tugas kepala daerah tak terganggu.

"Siapa yang perlu dipanggil? yang perlu dipanggil adalah baik tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah para bupati presiden calon presiden. Biarkan mereka (kepala daerah) bertugas sebagaimana tugasnya jangan menghambat jalannya pemerintahan daerah undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Riau akan memanggil kepala daerah untuk dimintai keterangan terkait dengan deklarasi dukungan ke Pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sebagai informasi, ada 11 orang kepala daerah terkait deklarasi dukungan tersebut di Aryaduta, Pekanbaru. Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan pihaknya akan menyelidiki adanya dugaan tindak pidana dalam deklarasi mendukung calon nomor urut 01 itu.

"Terkait kehadiran dan pernyataan dukungan yang mengatas namakan gubernur terpilih dan bupati/wali kota se-Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres, Bawaslu Riau telah menjadwalkan pemanggilan. Dimulai dari Syamsuar, gubernur terpilih, dilanjutkan bupati/wali kota," kata  Rusidi beberapa waktu yang lalu.

Rusidi mengatakan pemanggilan para kepala daerah terkait dengan kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara. Ia mengatakan jika terbukti melanggar akan ada hukuman sesuai dengan undang-undang.

"Kami juga akan melihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya," kata Rusidi.

Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Demokrat tuding Sekjen Gerindra beri informasi tak utuh ke publik
Isi pembicaraan Jokowi dengan Putin
Sederet dampak buruk jika Anda miskin
PAN nilai Sandiaga Uno lebih tingkatkan elektabilitas dibanding Prabowo
Kubu Jokowi nilai kampanye negatif tak haram
Kubu Prabowo ingin lakukan taubat nasional
DPR RI kutuk serangan Israel atas warga Palestina
Sete Gibernau kembali balap Gran Prix setelah 10 tahun pensiun
JAPRI ajak masyarakat cerdas hindari hoaks
Amerika siap perang dingin dengan Cina
Janji Sandi fasilitasi wirausahawan muda
Sidang korupsi dana pensiun Pertamina, Edward sebut jaksa berbelit-belit
Fetching news ...