PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril

REPORTED BY: Insan Praditya

PDIP tegaskan tak ada motif politik bergabungnya Yusril Yusril Ihza Mahendra

Politisi PDI-Perjuangan, Eva Kusuma Sundari menegaskan tidak ada motif politis tertentu mengenai langkah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara hukum Jokowi-Maa'ruf pada pilpres 2019. Hal tersebut karena Yusril Ihza Mahendra murni menjadi pengacara probono bagi kandidat calon nomor 01 tersebut.

"Tidak, ini gayanya dia, kan semua pengacara nya punya probono ya, nah dia itu probononya capres capres," ujarnya di Jalan Tanah Abang III Jakarta,  Kamis (08/11/2018).

Untuk informasi, pro bono adalah suatu perbuatan mengenai pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum dan pihak tertentu tanpa memungut biaya sepeserpun.

Menurutnya, langkah Yusril menjadi Pengacara hukum tersebut sudah pernah dilakukan ketika Prabowo menjadi Capres pada pilpres 2014. Jadi hal tersebut bukan barang baru jika dia menawarkan pada posisi yang sama.

"Itu dilakukan dia di semua posisi ,dia sebagai pengacara pada pilpres sebelumnya," tegasnya.

"Saat dia menjadi pengacara Prabowo nya juga yang lalu juga probono, dan itu maunya pak yusril," lanjutnya.

Kendati demikian, Dia mengatakan motif Yusril yang sebenarnya adalah ingin berkontribusi untuk negara dan bangsa melalui jalur pengacara sukarela bagi Jokowi-Maa'ruf.

"Jadi dia ingin mengabadikan negara dan bangsa dan saatnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan langkah Yusril bergabung pada Jokowi-Maa'ruf merupakan hak otonominya dan Partai Bulan Bintang tersebut.

"Itu kan hak otonominya pak Yusril dan PBB," katanya dalam kesempatan yang sama.

Namun, ia mengatakan bahwa setiap keputusan pasti ada reaksi dari berbagai pihak, baik itu negatif maupun positif.

"Tapi memang kan ada reaksinya,  bisa jadi baik dan tidak," tutupnya.

 

 

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...