Tjahjo pesimistis dana partai turunkan korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Tjahjo pesimistis dana partai turunkan korupsi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembiayaan partai politik dari pemerintah tidak akan berdampak pada kualitas kaderisasi. Sebab, menurutnya kualitas kader tergantung pada kader itu sendiri, Tjahjo menambahkan dana partai tersebut belum tentu menghilangkan korupsi.

"Bukan dari sisi itunya; kembali kepada integritas yang bersangkutan. Memang biaya politik itu mahal; tidak bisa diukur bahwa dengan mahalnya biaya yang ada dengan pengeluaran yang besar akan tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, belum tentu juga," kata Tjahjo saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (06/12/018).

Tjhajo mengatakan pemerintah sudah menaikan nilai bantuan untuk partai. Ia mengatakan jika semua pendanaan ditanggung pemerintah tentu perlu dilihat dari kondisi keuangan negara dan perlu duduk bersama terkait dana tersebut.

"Dari pemerintah yang dulu 200 kita tingkatkan 1000 itu kan cukup besar nanti terus akan kami evaluasi kalau memang anggarannya cukup kalau memang tidak ada pos-pos lain yang harus dioptimalkan mari nanti kita duduk bersama," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo mengatakan akan ada sanksi berupa diskualifikasi dari Pemilu apabila partai tersebut menyalahgunakan dana tersebut.

"Setidaknya kalau didanai penuh oleh negara kalau ada partai itu melanggar ya bisa langsung didiskualifikasi dari pemilu atau di blok sebagai partai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam perubahan itu disebutkan besaran nilai bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000 per suara sah. Sedangkan untuk parpol di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi DPRD sebesar Rp1.200 per suara sah, dan parpol di tingkat kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...