Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran

REPORTED BY: Insan Praditya

Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran Gedung DPR-MPR-DPD RI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 tidak efektif. Politisi PSI, Rian Ernest mengungkapkan kinerja DPR tahun ini tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya, hanya 6 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Prolegnas yang disahkan DPR dari 52 RUU.

"Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR- Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," kata Rian saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut Rian, anggaran DPR RI naik dari Rp.4,2 triliun menjadi Rp.5,7 triliun, sementara Undangan-undangan yang diselesaikan sedikit. Ia menilai kinerja DPR tidak berjalan dengan baik.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rian mengatakan di luar fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, menurutnya kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp.4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 untuk. Dengan tambahan biaya Rp.1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," jelasnya.

Senada dengan itu, Politisi PSI Sigit Widodo mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR salah satunya adalah kunjungan kerja yang tidak transparan. Ia meminta DPR membuka seluruh laporan anggaran kunjungan kerja.

"PSI 'Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri dan meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," pungkasnya.

 

Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Rusia perkuat pasukan rudal dengan ratusan senjata baru
Mobile Legends rilis karakter hero baru
BRI beberkan dua cara hadapi fintech
Bangladesh belajar program keluarga harapan ke Indonesia
Pelemahan rupiah dan sentimen dagang AS halangi pergerakan IHSG
Tiga permohonan maaf La Nyala ke Jokowi
Nasdem klaim TGB bergabung
Fetching news ...