KPK harap politisi dicabut hak politiknya jika korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

KPK harap politisi dicabut hak politiknya jika korupsi Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengharapkan para politisi untuk dicabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih jika terbukti bersalah dalam perkara korupsi. Lembaga antirasuah tersebut memandang pencabutan hak politik menjadi salah satu cara memberikan efek jera kepada politikus yang korupsi.

"Pencabutan hak politik ini penting, bahkan KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik‎," ujarnya kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (07/12/2018).

Febri mengatakan pencabutan hak politik seluruh aktor politik, baik kepala daerah maupun anggota dewan yang terlibat korupsi penting dilakukan lantaran mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Politisi tersebut perlu diberikan sanksi tambahan selain pidana pokok.

"Sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu‎," kata Febri.

Berdasarkan catatan KPK pada September lalu, terdapat 26 terpidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun kebanyakan berlatar pejabat legislatif dan eksekutif.

Seperti diketahui sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola selama lima tahun. Dia juga divonis enam tahun penjara dan denda Rp.500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan suap terhadap anggota DPRD Jambi.

Tidak hanya itu, terdakwa korupsi yang dicabut hak politiknya antara lain mantan Ketua DPR Setya Novanto selama lima tahun, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari selama lima tahun. Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari Asrun selama dua tahun.
    
   

Negara tak akan punah karena Prabowo kalah
KPU: Kotak suara kardus hemat 70 persen
Prabowo sentil elit koalisi belum nyumbang, PKS: Kami otomatis bantu
Kubu Prabowo nilai jargon wong cilik Jokowi hanya untuk komoditas politik
KPU harap anggaran pemilu dapat digunakan mulai Januari 2019
Demokrat nilai tuduhan Wiranto terkait oknum perusak salah dan terburu-buru
Farhat Abbas minta PSI dikeluarkan dari Tim Kampanye Nasional
PPP: Yang kaget kotak suara kardus mungkin tak hadir rapat
Rusia perkuat pasukan rudal dengan ratusan senjata baru
Mobile Legends rilis karakter hero baru
BRI beberkan dua cara hadapi fintech
Bangladesh belajar program keluarga harapan ke Indonesia
Pelemahan rupiah dan sentimen dagang AS halangi pergerakan IHSG
Tiga permohonan maaf La Nyala ke Jokowi
Nasdem klaim TGB bergabung
Fetching news ...