Ideas

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua

REPORTED BY: Insan Praditya

Anggota DPR banyak tak lapor harta kekayaan, ini kata sang Ketua Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan DPR  menduga anggotanya banyak yang belum melaporkan harta kekayaan, karena masih pada awal tahun. Ketua DPR mengatakan bahwa lembaganya sudah membuka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu setiap anggota memperbaiki Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kalau tahun ini belum untuk pelaporan, mungkin karena baru awal tahun. Kita sendiri sudah buka kantor perwakilan sekretariat untuk membantu anggota DPR untuk memperbaiki LHKPN-nya setiap tahun," kata Bambang saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (15/01/2019).

Bambang mengatakan beberapa anggota biasanya mengikuti aturan Undang-undang Pelaporan LHKPN, yang biasanya dilaporkan pada awal dan akhir masa jabatan. Ia mengatakan pengisian LHKPN online harusnya memudahkan anggota DPR.

"Nah sekarang pelaporannya sudah elektronik, sudah online, maka sebetulnya anggota bisa meluangkan waktu beberapa menit melalui kantor perwakilan KPK karena hanya memperbaiki saja, nggak rumit," ujarnya.

Bambang mengatakan sedikitnya anggota yang melaporkan harta kekayaan, mungkin sedang kejar target tugas-tugas di DPR. Sebagai pimpinan DPR, Ia mengingatkan anggotanya untuk melaporkan harta kekayaannya.

"Kasihlah waktu untuk selesai reses tahun baru untuk kejar target legislasi, kerja kerja DPR. Tugas kita adalah mengingatkan kepada kawan-kawan untuk perbaiki laporan, termasuk kepada anggota yang merasa tidak ada perubahan dalam asetnya. Mungkin beberapa orang merasa dalam setahun tidak ada penambahan aset," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) DPR. LHKPN DPR hanya 21,42 persen dari total 536 orang yang wajib lapor atau hanya 114 orang, artinya masih ada 422 anggota DPR yang belum melaporkan kekayaannya.

Padahal untuk memudahkan anggota DPR melaporkan harta kekayaannya, KPK sudah menyediakan sistem online. Namun, saat sistem manual berubah menjadi sistem online, tingkat kepatuhan DPR untuk melaporkan LHKPN menjadi rendah.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...