News Law

Legislator ajak seret Myanmar ke Mahkamah Internasional

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Legislator ajak seret Myanmar ke Mahkamah Internasional

Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari mengajak komunitas internasional untuk segera bertindak terkait pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan Myanmar. Salah satunya dengan cara mendorong kasus pelanggaran kemanusiaan tersebut dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

“Komunitas internasional perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas kepada pemerintah Myanmar,” tegas Kharis dalam di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pemerintah Myanmar tidak ingin menyelidiki pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Hal ini mengacu pada tindakan Myanmar yang mendirikan komite penyelidikan sendiri atas dugaan kejahatan kemanusiaan.

Pemerintah Myanmar kemudian menuduh bahwa hasil investigasi PBB yang mengungkapkan bahwa terdapat indikasi genosida terhadap Rohingya adalah bersifat sepihak. Para penyelidik PBB juga tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Myanmar untuk melakukan investigasi.

Menurut Abdul Kharis, polemik tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional supaya mendapatkan bisa ditindaklanjuti secara adil.

“Pemerintah Myanmar bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Muslim Rohingya,” kata anggota Fraksi PKS ini.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee telah merilis laporan terbaru tentang pencarian fakta di Rakhine. Dalam laporannya, Lee menyimpulkan bahwa Myanmar seolah-olah tidak ingin menyelidiki pelanggaran terhadap etnis Rohingya.

Otoritas berwenang Myanmar, termasuk dari pihak militer, telah menolak penyelidikan internasional independen yang berusaha mengungkap penyebab terjadinya krisis Rohingya. Militer Myanmar bahkan telah menerbitkan laporan penyelidikan yang mengklaim personelnya terbebas dari berbagai tindakan kriminal yang dituduhkan komunitas internasional. Namun di bawah tekanan internasional, pada Juli lalu, Pemerintah Myanmar menugaskan panel lain untuk melakukan misi pencarian fakta di Rakhine.

Sementara itu, pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, PBB menyebutkan bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan itu menyerukan para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Sementara itu, sebagai langkah konkret untuk memperbaiki situasi, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar mendesak Pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Mengingat status kewarganegaraan adalah hak mendasar bagi setiap individu.

Rofi’ menyatakan hal tersebut dalam Sidang Parlemen Sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-139 yang tengah berlangsung di Jenewa, Senin (15/10/2018) waktu setempat.

“Tanpa status kewarganegaran yang jelas, etnis Rohingya akan terus menghadapi kekerasan, tekanan dan diskriminasi sistemik dari pemerintah Myanmar,” tegas Rofi’.

Dalam pertemuan tersebut, Rofi’ juga meminta negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 untuk segera menuntaskan persolan pengungsi, terutama terkait isu Rohingya.

Konvensi Pengungsi 1951 atau yang dikenal juga sebagai Konvensi Terkait Status Pengungsi  adalah sebuah traktat multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka.

Menurutnya, Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi 1951 tetapi telah melaksanakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi tersebut. Indonesia, atas dasar kemanusiaan, membuka akses bagi para pengungsi Rohingya.

“Sementara Australia yang jelas-jelas merupakan negara pihak, malah mengesampingkan tanggung jawabnya dan menolak kedatangan pengungsi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia mulai kewalahan dan terkena dampak dari arus pengungsi Rohingya,” kata Rofi’.

Lebih lanjut, Rofi mengkritisi ASEAN yang dinilai tidak mampu mendesak Myanmar untuk menuntaskan persoalan Rohingya. Sangat disayangkan ketika ASEAN, atas dasar prinsip non-intervensi, seolah-olah menutup mata terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan.

“Melalui forum multilateral seperti IPU, DPR RI berupaya untuk menyuarakan hal tersebut. Apa yang kita sampaikan di IPU dapat mendorong negara-negara lain untuk menekan pemerintah Myanmar agar mentaati hukum humaniter internasional,” tutupnya.

Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Demokrat tuding Sekjen Gerindra beri informasi tak utuh ke publik
Isi pembicaraan Jokowi dengan Putin
Sederet dampak buruk jika Anda miskin
PAN nilai Sandiaga Uno lebih tingkatkan elektabilitas dibanding Prabowo
Kubu Jokowi nilai kampanye negatif tak haram
Kubu Prabowo ingin lakukan taubat nasional
DPR RI kutuk serangan Israel atas warga Palestina
Sete Gibernau kembali balap Gran Prix setelah 10 tahun pensiun
JAPRI ajak masyarakat cerdas hindari hoaks
Amerika siap perang dingin dengan Cina
Janji Sandi fasilitasi wirausahawan muda
Sidang korupsi dana pensiun Pertamina, Edward sebut jaksa berbelit-belit
Fetching news ...