KPK harus bongkar ketidakberesan di Kemenkum HAM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK harus bongkar ketidakberesan di Kemenkum HAM “Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula.” - S

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta KPK mengusut Kementerian Hukum dan HAM menyusul operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin, Bandung. Pasalnya, pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

“Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Politisi Hanura itu menyatakan OTT terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Hesein menimbulkan pertanyaan atas peran orang-orang di Direktorat Jenderla Pemasyarakatan, Kemenkum HAM.

“Ini bukan lagu baru. Sudah jadi rahasia umum selalu ada permainan antara otoritas Lapas dengan para narapidanya,” jelasnya.

Menurutnya, jual beli kamar mewah dengan segala fasilitas mewahnya sering didengar masyarakat. Oleh karena itu, Sudding menduga Kalapas Sukamiskin tidak bermain sendiri. Pejabat di atasnya perlu diungkap pula, supaya skandal di Lapas bisa diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.

“Ada indikasi kuat, pemberian izin dan fasilitas terhadap para narapidana itu atas sepengetahuan kementerian. Saya kira harus ada yang bertanggung soal Kalapas Sukamiskin ini,” ucapnya dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Wahid Husen sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Wahid diduga menerima suap sebagai imbalan pemberian fasilitas, perizinan, atau pemberian lainnya di Lapas Klas I Sukamiskin.

Dari rumah Wahid, KPK menyita sebuah mobil Mitsubishi Triton dan Pajero Sport, serta duit Rp20,505 juta dan US$ 410 yang diduga merupakan hasil suap.

KPK juga menetapkan staf Wahid, Hendry Saputra sebagai tersangka. Hendry diduga menjadi perantara dari pemberi suap kepada Wahid. Dari Hendry, komisi antirasuah mengamankan uang senilai Rp27,255 juta.

Selain Kalapas Sukamiskin dan stafnya, KPK juga menjadikan tersangka penerima suap Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Fahmi merupakan narapidana kasus korupsi perkara suap Badan Keamanan Laut (Bakamla), sedangkan Andri adalah tahanan pendamping (tamping) Fahmi yang sehari-hari berperan sebagai pembantu Fahmi.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...