KPK harus bongkar ketidakberesan di Kemenkum HAM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK harus bongkar ketidakberesan di Kemenkum HAM “Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula.” - S

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta KPK mengusut Kementerian Hukum dan HAM menyusul operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin, Bandung. Pasalnya, pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

“Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Politisi Hanura itu menyatakan OTT terhadap Kalapas Sukamiskin Wahid Hesein menimbulkan pertanyaan atas peran orang-orang di Direktorat Jenderla Pemasyarakatan, Kemenkum HAM.

“Ini bukan lagu baru. Sudah jadi rahasia umum selalu ada permainan antara otoritas Lapas dengan para narapidanya,” jelasnya.

Menurutnya, jual beli kamar mewah dengan segala fasilitas mewahnya sering didengar masyarakat. Oleh karena itu, Sudding menduga Kalapas Sukamiskin tidak bermain sendiri. Pejabat di atasnya perlu diungkap pula, supaya skandal di Lapas bisa diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.

“Ada indikasi kuat, pemberian izin dan fasilitas terhadap para narapidana itu atas sepengetahuan kementerian. Saya kira harus ada yang bertanggung soal Kalapas Sukamiskin ini,” ucapnya dalam rapat tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Wahid Husen sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Wahid diduga menerima suap sebagai imbalan pemberian fasilitas, perizinan, atau pemberian lainnya di Lapas Klas I Sukamiskin.

Dari rumah Wahid, KPK menyita sebuah mobil Mitsubishi Triton dan Pajero Sport, serta duit Rp20,505 juta dan US$ 410 yang diduga merupakan hasil suap.

KPK juga menetapkan staf Wahid, Hendry Saputra sebagai tersangka. Hendry diduga menjadi perantara dari pemberi suap kepada Wahid. Dari Hendry, komisi antirasuah mengamankan uang senilai Rp27,255 juta.

Selain Kalapas Sukamiskin dan stafnya, KPK juga menjadikan tersangka penerima suap Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Fahmi merupakan narapidana kasus korupsi perkara suap Badan Keamanan Laut (Bakamla), sedangkan Andri adalah tahanan pendamping (tamping) Fahmi yang sehari-hari berperan sebagai pembantu Fahmi.

Kubu Jokowi: Amien Rais jangan paranoid
Indonesia Properti Expo 2018 targetkan calon pelangan dari pasangan menikah dan milenial
SBY walk out kampanye karena \
SBY walk out kampanye karena \
Patahan Lembang, si cantik yang siap meluluhlantakkan Bandung
Titiek Soeharto optimistis Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019
Ogah jadi Timses Jokowi, Khofifah ingin maksimalkan suara nasional
300 Purnawirawan Jenderal TNI dukung Prabowo-Sandi
 Ini alasan perempuan IJMA dukung Jokowi-Ma'ruf
DPR ingatkan pendukung paslon untuk bersikap dewasa selama Pilpres
Ma'ruf Amin optimistis P-IJMA raup banyak suara perempuan di Pilpres
Manfaat yoghurt untuk kecantikan alami
Dapat nomor urut 2, ini respons Timses Prabowo-Sandi
Mengenang sosok menteri termiskin kesayangan Soekarno dan Soeharto
Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Fetching news ...