Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang pemberian hadiah kepada pelapor korupsi. Fahri meminta Jokowi menghormati fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tolong pak Jokowi batalkan itu PP ya kembalikan audit fungsi, hormati BPK hentikanlah kerja dari lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem yang melompat-lompat kerjanya yang dianggap ngurus negara itu kayak main petak upet begitu," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Fahri mengatakan PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu merugikan negara jika masyarakat saling lapor. Ia juga memberikan contoh apabila peraturan itu diterapkan kepada seluruh aturan di Indonesia.

"Ini PP ya salah dan merugikan bikin kacau kalau memang dia yakin dengan saling lapor ini, suruh lapor yang lain dong. Yang melanggar lalu lintas lapor 10 ribu atau seratus ribu, macam-macam lah orang pipis di pinggir jalan disuruh foto lapor dapat 500 ribu. Matilah negara ini disuruh bayar begituan semua," katanya.

Fahri mengatakan cara pemerintah membuat peraturan salah. Ia membayangkan jika setiap aturan memberikan hadiah kepada pelapor kejahatan, maka negara akan rugi besar.

"Jadi begini, ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai. Jadi kenapa tidak sekalian saja kalau mazhab itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 Tahun 2018. Dalam PP tersebut menyebutkan pelapor kasus korupsi dan bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta.

Perhargaan pada pelapor korupsi dapat berupa piagam atau premi yang termuat dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y&t=152s

 

Popularitas Habieb Rizieq turun, Golkar: masyarakat ingin kelembutan
TKN: Ustad Abdul Somad tak berpihak pada Prabowo
Demokrat ke Prabowo-Sandi: Apa yang menjadi janji harus ditepati
Demokrat tuding Sekjen Gerindra beri informasi tak utuh ke publik
Isi pembicaraan Jokowi dengan Putin
Sederet dampak buruk jika Anda miskin
PAN nilai Sandiaga Uno lebih tingkatkan elektabilitas dibanding Prabowo
Kubu Jokowi nilai kampanye negatif tak haram
Kubu Prabowo ingin lakukan taubat nasional
DPR RI kutuk serangan Israel atas warga Palestina
Sete Gibernau kembali balap Gran Prix setelah 10 tahun pensiun
JAPRI ajak masyarakat cerdas hindari hoaks
Amerika siap perang dingin dengan Cina
Janji Sandi fasilitasi wirausahawan muda
Sidang korupsi dana pensiun Pertamina, Edward sebut jaksa berbelit-belit
Fetching news ...