Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang pemberian hadiah kepada pelapor korupsi. Fahri meminta Jokowi menghormati fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tolong pak Jokowi batalkan itu PP ya kembalikan audit fungsi, hormati BPK hentikanlah kerja dari lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem yang melompat-lompat kerjanya yang dianggap ngurus negara itu kayak main petak upet begitu," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Fahri mengatakan PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu merugikan negara jika masyarakat saling lapor. Ia juga memberikan contoh apabila peraturan itu diterapkan kepada seluruh aturan di Indonesia.

"Ini PP ya salah dan merugikan bikin kacau kalau memang dia yakin dengan saling lapor ini, suruh lapor yang lain dong. Yang melanggar lalu lintas lapor 10 ribu atau seratus ribu, macam-macam lah orang pipis di pinggir jalan disuruh foto lapor dapat 500 ribu. Matilah negara ini disuruh bayar begituan semua," katanya.

Fahri mengatakan cara pemerintah membuat peraturan salah. Ia membayangkan jika setiap aturan memberikan hadiah kepada pelapor kejahatan, maka negara akan rugi besar.

"Jadi begini, ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai. Jadi kenapa tidak sekalian saja kalau mazhab itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 Tahun 2018. Dalam PP tersebut menyebutkan pelapor kasus korupsi dan bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta.

Perhargaan pada pelapor korupsi dapat berupa piagam atau premi yang termuat dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y&t=152s

 

Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Prabowo kampanye di Makassar, Sandiaga di Jawa Tengah
IHSG ditutup menguat di level 6.501
Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Fetching news ...