Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

Fahri Hamzah minta Jokowi cabut PP hadiah bagi pelapor korupsi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018 tentang pemberian hadiah kepada pelapor korupsi. Fahri meminta Jokowi menghormati fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tolong pak Jokowi batalkan itu PP ya kembalikan audit fungsi, hormati BPK hentikanlah kerja dari lembaga-lembaga yang tidak menghargai sistem yang melompat-lompat kerjanya yang dianggap ngurus negara itu kayak main petak upet begitu," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Fahri mengatakan PP yang diterbitkan oleh pemerintah itu merugikan negara jika masyarakat saling lapor. Ia juga memberikan contoh apabila peraturan itu diterapkan kepada seluruh aturan di Indonesia.

"Ini PP ya salah dan merugikan bikin kacau kalau memang dia yakin dengan saling lapor ini, suruh lapor yang lain dong. Yang melanggar lalu lintas lapor 10 ribu atau seratus ribu, macam-macam lah orang pipis di pinggir jalan disuruh foto lapor dapat 500 ribu. Matilah negara ini disuruh bayar begituan semua," katanya.

Fahri mengatakan cara pemerintah membuat peraturan salah. Ia membayangkan jika setiap aturan memberikan hadiah kepada pelapor kejahatan, maka negara akan rugi besar.

"Jadi begini, ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai. Jadi kenapa tidak sekalian saja kalau mazhab itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 Tahun 2018. Dalam PP tersebut menyebutkan pelapor kasus korupsi dan bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta.

Perhargaan pada pelapor korupsi dapat berupa piagam atau premi yang termuat dalam Pasal 17 ayat 2 menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

https://www.youtube.com/watch?v=CxChLYPkz_Y&t=152s

 

Wakil Ketua MPR kritik 4 tahun kinerja Jokowi
PKS senang PDIP kritik Anies
Berharap pada niat luhur pemerintah berantas korupsi
PAN: penjarahan masih terjadi di Palu dan Donggala
Kubu Prabowo: Kampanye tak harus selalu pencitraan
Legislator ajak seret Myanmar ke Mahkamah Internasional
Demokrat beri masukan jelang empat tahun pemerintahan Jokowi
Panggil Kepala Daerah, kubu Jokowi nilai Bawaslu berlebihan
Peluru yang nyasar ke DPR berasal dari senjata modifikasi
Bawaslu akan panggil Jokowi-Ma'ruf, Timses: capres-cawapres sibuk
DPR dorong alokasi beasiswa korban bencana Sulteng
Ketua MKD datangi lokasi penembakan DPR
Bamsoet minta DPR RI dilapisi kaca anti peluru
Politisi Gerindra: polisi tak profesional simpulkan kasus penembakan
Polisi sebut penembak Gedung DPR berinisial I
Fetching news ...