DPR akan panggil Jonan terkait kenaikan BBM

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

DPR akan panggil Jonan terkait kenaikan BBM “Walaupun kebijakan tersebut dibatalkan tetapi publik dapat menilai bahwa ada sesuatu di balik kebijakan tersebut." - M. Ridwan Hisjam

Wakil Ketua Komisi VII DPR, M. Ridwan Hisjam mengaku kaget dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM secara mendadak, yang kemudian dibatalkan. Oleh karena itu, Ridwan mengaku komisi yang membidangi pertambangan, riset dan teknologi itu akan memanggil menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Oleh karena itu, sangat penting bagi Komisi VII DPR RI sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah untuk memanggil Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM guna menjelaskan secara komprehensif hal tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu (11/10/2018).

Sebelumnya, kemarin sore secara tiba-tiba Pemerintah melalui Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan penaikan harga Premium bersamaan dan harga BBM non-subsidi lainnya. Premium naik 7% dari Rp 6.550 menjadi Rp7.000 di wilayah Jakarta, Madura dan Bali (Jamali).

“Pengumuman ini cukup mengagetkan karena tidak ada rumor atau tanda-tanda sebelumnya.  Namun hanya dalam tempo kurang dari satu jam, juga oleh Menteri Jonan diumumkan pembatalan kebijakan penaikan harga premium.  Menurut pandangan saya, hal seperti ini menjadi catatan bagi kami di DPR RI, khususnya Komisi VII atau Komisi Energi,” kata Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam beberapa kali rapat dengar pendapat dan rapat kerja antara Pemerintah dengan Komisi VII DPR,  pemerintah selalu memberikan argumentasi di balik alasan terkait kebijakan untuk tidak menaikkan harga premium atau BBM non-subsidi.

“Walaupun kebijakan tersebut dibatalkan tetapi publik dapat menilai bahwa ada sesuatu di balik kebijakan tersebut,” katanya.

Menurut Ridwan, ketika mengumumkan kenaikan, Menteri Jonan menyampaikan alasan,  demikian pula ketika mengumumkan penurunan juga disertai alasan. Akan tetapi, karena jarak waktu antara kedua pengumuman itu yang sangat berdekatan, publik menjadi bertanya-tanya, apalagi di tengah situasi politik yang sedang menghangat.

“Pada saat yang sama, Pertamina selaku satu-satunya badan usaha yang ditugaskan untuk mengadakan dan menjual premium sudah hampir dua tahun terakhir ini mengalami defisit yang semakin besar dalam penjualan premium. Hal ini karena kesenjangan biaya pengadaan yang lebih besar dibanding harga jualnya,” katanya.

Terakhir, pemerintah menetapkan harga premium yaitu terhitung mulai tanggal 1 April 2016, yaitu dari harga Rp6.950 per liter turun menjadi Rp6.550. Saat itu harga minyak dunia masih di kisaran 37-45 Dollar AS. Sementara itu, harga saat ini sudah mencapai 85 Dollar AS,  naik dua kali lipat (100%) dari harga April 2016.

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...