Hanya 5 partai lolos PT, bagaimana nasib parpol koalisi?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Hanya 5 partai lolos PT, bagaimana nasib parpol koalisi?

Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu, Said Salahudin mengatakan hasil survei sejumlah lembaga yang memprediksi hanya ada lima parpol yang lolos ke Senayan mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari format kerjasama politik antara parpol koalisi dengan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) yang mereka dukung.

“Suatu kerjasama politik seharusnya dilandasi oleh asas saling menguntungkan. Ketika parpol bersedia memberikan tiket pencalonan kepada capres-cawapres, di situ semustinya ada kesepakatan timbal-balik,” kata Said di Jakarta, Kamis (08/11/2018).

Menurutnya, selain kompensasi berupa kursi kabinet, bentuk timbal-balik penting lainnya bagi parpol tentu saja adalah bagaimana capres-cawapres bisa ikut membantu dalam mengerek elektabilitas parpol pengusungnya agar bisa lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen secara nasional.

“Dengan lolos PT, maka parpol dalam barisan koalisi kelak dapat melanjutkan kerjasama politiknya dengan capres-cawapres terpilih melalui parlemen guna mengamankan program-program pemerintahan baru yang dibentuk,” ujarnya.

Akan tetapi, dikatakan Said persoalannya adalah ketika sejumlah lembaga survei mengatakan Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01, hasil survei Pileg justru memprediksi PPP dan Partai Hanura tidak lolos PT.

“Bahkan, mayoritas lembaga yang melakukan survei terakhir pun mengatakan Partai NasDem akan keluar dari parlemen pada 2019 nanti, sedangkan Partai Golkar suaranya diperkirakan akan turun secara signifikan,” jelasnya. 

Begitu juga dalam hal Pilpres dimenangkan oleh kubu nomor urut 02, hasil survei menunjukan PKS dan PAN akan tergusur dari DPR.

“Partai Demokrat pun menurut beberapa hasil survei terakhir akan menempati posisi paling buncit di parlemen. Bahkan, ada survei yang mengatakan Demokrat tidak akan lagi punya wakil di DPR,” jelasnya.

Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) itu menyatakan hasil dari survei-survei itu tampak aneh. “Keanehannya bukan pada empat lembaga yang melakukan survei terakhir, seperti; Indikator, Populi Center, Kompas, dan Alvara Research Center. Yang aneh itu kenapa mayoritas parpol koalisi yang sudah lebih dari satu bulan jungkir-balik berkampanye untuk kedua pasangan, justru berpeluang gagal memiliki wakil di DPR? Inilah pertanyaan besarnya,” jelasnya.

Dikatakan Said, kalau PDIP dan Partai Gerindra diprediksi akan mengungguli parpol-parpol yang lain, itu wajar. Sebab Joko Widodo (Jokowi) kader PDIP, sementara Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ada 'presidential effect' di situ. Begitu pula dengan PKB yang diperkirakan akan bertambah suaranya karena terdongkrak oleh cawapres Ma'ruf Amin.

“Tetapi, parpol-parpol pengusung, termasuk juga parpol pendukung yang lain kan semustinya juga bisa ikut menerima benefit elektoral dari dukungan yang mereka berikan kepada Jokowi dan Prabowo,” ujarnya.

Said melihat ada yang salah dalam format kerjasama politik di antara parpol koalisi dengan capres-cawapres. Boleh jadi, model kampanye yang dikelola oleh TKN Jokowi-Ma'ruf atau BPN Prabowo-Sandiaga Uno kurang tepat, sehingga tidak cukup menguntungkan bagi parpol koalisinya, di luar PDIP, Gerindra, dan PKB.

Oleh sebab itu, Said menyarankan ada pembaruan format kerjasama politik di antara parpol dengan masing-masing capres-cawapres, khususnya dalam model kampanye yang dikembangkan. Sebab, jika tidak, hasil survei di atas sangat mungkin akan benar-benar terjadi.

“Dengan hanya lima parpol di Senayan, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam peta politik nasional ke depan,” pungkasnya.

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...