Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta

REPORTED BY: Insan Praditya

Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Ketua Seketariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo perihal suap izin  Meikarta. Hal ini terkait Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin pernah menyebut namanya pada sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pada pengakuan tersebut, Tjahjo pernah memintanya untuk membantu memuluskan proses perizinan proyek Meikarta. Menurutnya kasus tersebut harus ditelusuri, sebab ada kejanggalan di dalamnya.

"Saya kira KPK harus menelusurinya. Apalagi kalau itu bagian dari pernyataan yang sah, misalkan dalam persidangan. Ditelusuri sampai tuntas," kata Taufik saat berbincang dengan wartawan di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/01/2019).

Meski demikian, Taufik mengaku sama sekali tidak mau berandai-andai kalau aliran suap Meikarta bisa saja mengalir ke pemenangan pilpres, sebab belum ada bukti di dalamnya.

"Kita tidak boleh suuzan. Tapi bahwa proses hukum, harus dijalankan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. Penegasan tersebut diberikan untuk menanggapi pernyataan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta bantuan terkait perizinan proyek Meikarta.

"Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perizinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/01/2019).

"Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat," imbuh Bahtiar.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...