Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

Demokrat nilai pembentukan TGPF Novel sarat kepentingan politik Jokowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nasidik

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nasidik menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Novel Baswedan sengaja dibentuk untuk mendukung kepentingan politik Jokowi jelang debat pilpres 2019. 

Hal itu karena terlihat seakan-akan Jokowi menuntaskan kasus tersebut, namun sampai saat ini tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengungkap siapa dalang dibalik penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan.

"Tim Gabungan Kasus Novel ini dibuat khusus agar pas dengan kepentingan politik Jokowi dalam Pemilu dan debat besok," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/01/2019).

"Tim ini bukan hanya akan mengeluarkan kasus Novel dari daftar kesalahan Jokowi dalam urusan perlindungan HAM. Ia juga memberi kesan seolah Jokowi bertekad menuntaskan kasus Novel," tambahnya.

Lebih lanjut, Rachland mempertanyakan perihal tugas pokok Komnas HAM. Menurutnya, Komnas HAM sudah keluar jalur dari tugasnya karena seharusnya lembaga tersebut dibentuk untuk menegur kepada presiden jika masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap.

"Karena menilai tak cukup lalu komnas mendesak Kapolri ambil alih dengan membentuk Tim Gabungan: tidakkah itu sebenarnya pekerjaan Kompolnas? 
Tugas Komnas HAM itu menggebrak meja Presiden,bukan meja Kapolri," jelasnya.

Tidak hanya itu, Dia menilai jika pembentukan TGPF gagal dalam menuntaskan kasus, sudah dipastikan Jokowi akan lepas tangan dari tugas pokoknya dan menyalahkan Polri atas kasus yang tak selesai itu.

"Namun, bila tim ini gagal atau tak selesai, Jokowi tinggal menyalahkan polisi. Lalu menegaskan: "Itu tak ada hubungan dengan saya. Tim itu dibentuk atas rekomendasi Komnas HAM, bukan saya"," katanya sembari meniru ucapan Jokowi," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan,  Kepala divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Irjen M Iqbal mengatakan surat perintah atas pembentukan TGPF berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM sudah pernah dilayangkan.

Pada surat itu, Komnas HAM meminta segera dibentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal kepolisian untuk mencari fakta dan mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel, secara cepat dan efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Surat perintah tersebut adalah menindaklanjuti rekomendasi tim Komnas HAM dalam perkara Novel Baswedan," kata Iqbal di Mabes Polri, Jumat (11/01/2019)

"Surat perintah tim gabungan untuk kasus Novel Baswedan berlaku untuk enam bulan," imbuhnya.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...