News

Saat konsumsi rokok ‘melukai’ ekonomi

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Saat konsumsi rokok ‘melukai’ ekonomi

Sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia, Indonesia mulai khawatir akan kerugian yang dihasilkan oleh konsumsi rokok. Tak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, konsumsi rokok juga “melukai” ekonomi dan menghambat pencapaian pembangunan di Indonesia. 

Sebuah studi mengemukakan bahwa total kerugian terkait konsumsi rokok diperkirakan mencapai Rp565 triliun. Biaya ini setara dengan dana yang dibutuhkan untuk membangun 16.000 sekolah. Prevalensi perokok di Indonesia juga makin meningkat. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh harga rokok yang sangat murah di Indonesia – meski tarif cukai rokok telah naik. Pada 2015, Oxford Business Group mengungkapkan bahwa di Indonesia, rokok dapat dijual secara eceran dengan harga rata-rata Rp1.000 per batang. Satu bungkus rokok di Indonesia dapat dijual sekitar Rp12.000, termasuk yang termurah di dunia.

Permasalahan tersebut diketahui juga membuat Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJI-UI) melakukan survei. 

Hasil survei tersebut menunjukkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya yakni untuk menutupi defisit anggaran JKN, pemerintah disarankan untuk meningkatkan harga cukai tembakau.

Dari tahun 2013 sampai 2017 BPJS Kesehatan harus menanggung sekitar 50 triliun rupiah untuk penyakit yang diakibatkan oleh rokok seperti stroke, kanker, ginjal dan jantung. Dalam waktu yang bersamaan BPJS juga mengalami defisit hingga mencapai 9 triliun rupiah.

“Dari 404 orang yang merokok sekitar 80 persen setuju harga rokok naik dan 501 orang yang tidak merokok 93 persen di antaranya setuju harga rokok naik,” ujar Dr Renny Nurhasana dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia ketika menghadiri diskusi Optimalisasi Pemanfaatan Cukai Rokok untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (09/08/2018).

Artinya, kenaikan harga cukai rokok masih bisa ditoleransi oleh mayoritas masyarakat. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengurangi defisit Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ini adalah win-win solution yang bisa dilakukan oleh pemerintah,” tutur Renny.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok sampai 2021 mendatang, kendati adanya penolakan. 

"Saya optimistis kebijakan ini akan terus dilanjutkan," kata Suahasil dalam siaran persnya, Kamis (09/08/2018). Menurut Suahasil, kebijakan simplifikasi ini memberikan nilai positif bagi kelangsungan industri rokok nasional.

Pabrikan rokok tidak bisa lagi melakukan kecurangan dengan membayar tarif cukai yang lebih rendah dari ketentuan golongannya. "Seharusnya begitu. Semoga kepatuhan juga membaik," tegas Suahasil.

 

Masyarakat Riau diminta waspadai demo pesanan korporasi asing
DPR dukung putusan MK soal usia minimal menikah
TKN pastikan tak gunakan kampanye negatif di Pilpres 2019
IHSG kembali ditutup menguat naik lebih dari satu persen
Waskita Karya, BUMN infrastruktur dengan utang tertinggi
Hukum dalam pembangunan ekonomi indonesia
AJI Jakarta kecam kekerasan massa terhadap dua jurnalis saat liput penyerangan Mapolsek
Ada cawapres bakal diperiksa KPK, siapa dia?
Ini kata DPR soal utang PLN yang menumpuk
Wacana dekriminalisasi pengguna narkoba dalam RUU
TKN sambut baik PAN Sumsel yang membelot ke Jokowi
 Gerindra minta pemerintah lakukan audit E-KTP yang tercecer di Duren Sawit
PWJ desak usut tuntas pengeroyok wartawan di Polsek Ciracas
Komisi II nyatakan pentingnya netralitas PNS Banten
Bank BRI raih penghargaan tata kelola perusahaan terbaik
Fetching news ...