Penyalahgunaan agama melalui tafsir yang mengorbankan perempuan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Penyalahgunaan agama melalui tafsir yang mengorbankan perempuan

Agama sejatinya diturunkan untuk menuntun umat kepada kebaikan. Namun, pada realitanya terjadi penyalahgunaan agama untuk mengkonstruksi budaya dan memelihara praktik berbahaya yang berimplikasi negatif terhadap perempuan seperti praktik poligami, pelukaan/pemotongan genital perempuan, perekrutan perempuan untuk radikalisme dan terorisme, serta politisasi agama utamanya dalam rangka mendulang suara untuk pemilu dan pilkada.

Perempuan dinilai menjadi objek penafsiran bias jender yang merugikan. Apa pun peran yang dimainkan dalam tafsir tersebut, sesungguhnya perempuan banyak menjadi korban, misalnya  mengalami indoktrinasi ideologi suami dan dijadikan alat dalam eksploitasi rahim/reproduksi melalui poligami.

Hal tersebut menjadi salah satu isu strategis yang dibahas pada Konferensi Nasional Pengetahuan Dari Perempuan (PDP) III yang diselanggarakan di Jakarta pada 24–26 Oktober.

Isu utama pada konferensi tersebut bagaimana memperoleh energi dan pemahaman dalam rangka membangun pengetahuan baru mengenai persoalan seksualitas, viktimisasi, kekerasan seksual dan penghapusannya.

Kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya dinilai terus menerus hadir, semakin kompleks, merusak rasa aman perempuan, anak dan kelompok rentan, dengan dampak yang menghancurkan korban dan masyarakat secara umum, bahkan dapat menghancurkan masa depan pelaku dan keluarganya.

Kekerasan seksual terjadi di ranah yang dianggap aman baik di ranah pribadi/keluarga, publik, dan negara. Pelaku beragam, dari yang memiliki hubungan personal/keluarga dengan korban, orang tak dikenal,  figur yang  punya otoritas, pejabat dan pelaku kebijakan, hingga tokoh spiritual.  Dari waktu ke waktu data lapangan juga memperlihatkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual makin banyak yang berusia anak. Pemerkosaan berkelompok disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan sadis atau disebut dengan femicida (pembunuhan perempuan karena korban adalah perempuan), juga makin sering terjadi.

Dengan persoalan kekerasan seksual yang masif, budaya, interpretasi agama, serta praktik perilaku yang hidup dalam masyarakat masih didominasi oleh pandangan yang bias dan menyalahkan korban pada khususnya, dan perempuan secara umum. Sementara itu, belum ada payung kebijakan yang kuat,  komprehensif, dan menyediakan mekanisme yang efektif dalam memberikan pencegahan dan  perlindungan bagi perempuan korban.

Di balik persoalan seksualitas dan kekerasan seksual yang kompleks, ada konstruksi sosial dan konstruksi gender yang memberikan banyak pengaruh pada dimensi berbeda-beda yang bekerja secara bersamaan, dari yang historis, biologis, psikologis, sosial, budaya, ekonomis, spiritual, hingga politik-kebijakan.

Oleh sebab itu, Konferensi Nasional Pengetahuan Dari Perempuan (PDP) III menyodorkan 17 rekomendasi, antara lain:

1) Membuat kebijakan komprehensif melalui pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang memastikan pencegahan, perlindungan, pengadilan, penjeraan dan pemulihan yang berprinsip pada HAM perempuan. Hal ini perlu disertai dengan harmonisasi kebijakan secara vertikal dan horisontal dalam isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual;

2) Mengembangkan terobosan pencegahan dan penanganan dalam berbagai bentuknya, melalui narasi kontra maupun narasi  alternatif dalam mencegah dan menangani  radikalisme;

3) Pelibatan kelompok-kelompok perempuan dalam strategi nasional untuk pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk mendorong perempuan menjadi agen perdamaian. Perempuan dapat menjadi pemantau awal terhadap terjadinya gerakan radikal di lingkungannya. Testimoni perempuan korban juga dapat digunakan untuk mencegah dan menghentikan perekrutan pelaku terorisme;

4) Penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak me-reviktimisasi dan mengkriminalkan perempuan hingga menjangkau ke berbagai wilayah pedesaan dan kepulauan;

5) Menghapus adat dan budaya yang membahayakan perempuan (misal pelukaan/pemotongan genital perempuan [P2GP]) bukan hanya melalui kebijakan pemerintah namun disertai pula dengan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya praktik tersebut dengan menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat;

6) Memberdayakan pendamping dan korban untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi kebijakan, termasuk di dalamnya melindungi perempuan pembela HAM;

7) Menguatkan sinergitas dalam memberikan dukungan mekanisme kerjasama antar lembaga dalam penanganan perempuan korban kekerasan;

8) Membuat program pencegahan (termasuk pendidikan) dan penanganan yang komprehensif kepada kelompok rentan termasuk kelompok disabilitas dan keluarganya, pekerja migran dan keluarganya (terutama anak), serta warga lanjut usia;

9) Melakukan tindakan pencegahan, perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang digunakan sebagai alat gratifikasi dan prostitusi dalam segala pola-polanya;

10) Mengintegrasikan pendidikan kesehatan seksual dan hak reproduksi ke dalam kurikulum di lembaga pendidikan formal dan informal, berbasis agama maupun umum, pada setiap tingkatan, termasuk sistem pencegahan, pengaduan dan penanganan kekerasan seksual;

11) Menyusun SOP penanganan kekerasan seksual di tingkat penyidikan yang lebih ramah korban. Penting pula melaksanakan pelatihan untuk penyadaran dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis HAM Perempuan kepada berbagai pihak khususnya aparat penegak hukum dalam rangka membangun kepedulian, komitmen, dan sikap ramah terhadap korban;

12) Memenuhi hak-hak korban – termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik – dalam pemulihan korban kekerasan seksual terutama korban dari kelompok rentan dan minoritas seksual, termasuk mengembangkan dan melaksanakan mekanisme konseling bagi pelaku dalam rangka menghentikan proses reviktimisasi;

13) Menghentikan perkawinan anak melalui peningkatan usia perkawinan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk meningkatkan pendidikan;

14) Negara menindaklanjuti hasil pemantauan dan pendokumentasian berbagai bentuk kekerasan seksual;

15) Negara membuat kebijakan komprehensif untuk mencegah, melindungi dan menindak kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya, dengan menjunjung prinsip HAM perempuan;

16) Memikirkan strategi pelibatan berbagai pihak, termasuk laki-laki secara kritis, yang tidak menjadi gerakan terpisah dari gerakan perempuan;

17) Menunaikan hak korban kekerasan seksual di sejumlah wilayah konflik/pasca konflik dengan prinsip keadilan transisional, untuk hak kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan tidak berulang.

Kubu Jokowi: Amien Rais jangan paranoid
Indonesia Properti Expo 2018 targetkan calon pelangan dari pasangan menikah dan milenial
SBY walk out kampanye karena \
SBY walk out kampanye karena \
Patahan Lembang, si cantik yang siap meluluhlantakkan Bandung
Titiek Soeharto optimistis Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019
Ogah jadi Timses Jokowi, Khofifah ingin maksimalkan suara nasional
300 Purnawirawan Jenderal TNI dukung Prabowo-Sandi
 Ini alasan perempuan IJMA dukung Jokowi-Ma'ruf
DPR ingatkan pendukung paslon untuk bersikap dewasa selama Pilpres
Ma'ruf Amin optimistis P-IJMA raup banyak suara perempuan di Pilpres
Manfaat yoghurt untuk kecantikan alami
Dapat nomor urut 2, ini respons Timses Prabowo-Sandi
Mengenang sosok menteri termiskin kesayangan Soekarno dan Soeharto
Ini tiga tugas wajib caleg Gerindra
Fetching news ...